Aksi demo yang dilakukan para mahasiswa Kukar dihalaman Pemkab Kukar. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Puluhan mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi demonstrasi di kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kamis (02/04/2026).

Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Ibnu Sayyaf Sabililhaq yang menyuarakan sejumlah tuntutan penting kepada pemerintah daerah.

Dalam orasinya, Ibnu menyampaikan kekecewaan mahasiswa karena Bupati Kutai Kartanegara tidak hadir untuk menemui massa aksi. Ia menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah sangat penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa.

“Bupati tidak bisa menghadiri massa aksi hari ini. Kami cukup kecewa, karena ini bukan pertama kalinya kami turun aksi, namun belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan Bupati,” ujar Ibnu saat diwawancarai awak media usai memimpin aksi.

Mahasiswa menyoroti kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kutai Kartanegara, terutama di daerah hulu dan hilir yang masih tergolong tertinggal. Mereka menilai banyak jalan desa yang rusak parah dan berlubang, sehingga kerap memicu kecelakaan lalu lintas.

“Kami menuntut perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah desa yang masih tertinggal. Banyak sekali kecelakaan terjadi akibat jalan berlubang,” tegasnya.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak Pemkab Kukar untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memastikan perawatan dan pengelolaan fasilitas yang telah dibangun.

“Jangan hanya membangun, tapi juga harus ada perawatan dan pengelolaan yang berkelanjutan,” tambah Ibnu.

Tak hanya infrastruktur, isu ketimpangan pendidikan juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai masih terdapat kesenjangan signifikan antara kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Kutai Kartanegara.

“Pendidikan di desa masih jauh dari layak dibandingkan di kota. Ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Meski sempat melakukan dialog dengan perwakilan Pemkab Kukar, mahasiswa mengaku tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Pemerintah disebut hanya meminta massa untuk menunggu jadwal pertemuan lebih lanjut.

“Hasil dialog nihil. Kami hanya diminta menunggu jadwal, tanpa kepastian,” ungkap Ibnu.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa berencana kembali menggelar aksi dalam waktu dekat. Mereka juga akan kembali melayangkan surat permohonan audiensi dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Bupati Kutai Kartanegara.

“Dalam dua atau tiga hari ke depan, kami akan kembali memasukkan surat dan kemungkinan akan menggelar demonstrasi lagi,” tegasnya.

Meski pada saat demo sempat terjadi aksi bakar ban serta ketegangan lantaran mahasiswa ingin memastikan keberadaan bupati. Pihak Pemkab Kukar memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengecek ruang kerja bupati.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setkab Kukar, Yani Wardhana, menyampaikan apresiasi terhadap mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasinya. Jujur saja, kami bahagia karena adanya pengawalan dari mahasiswa dan masyarakat. Ini menjadi bagian dari evaluasi bagi pemerintah,” ujar Yani kepada awak media usai aksi.

Yani menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini baru mulai berjalan efektif pada tahun anggaran 2026, sehingga berbagai program masih dalam tahap awal, termasuk upaya menarik anggaran dari pemerintah pusat.

“Periode ini baru berjalan beberapa bulan sejak Januari hingga Maret. Kami sedang berjuang agar anggaran dari pusat bisa turun, sehingga harapan masyarakat bisa terwujud,” jelasnya.

Ia juga menilai aksi demonstrasi merupakan hal yang wajar dalam menyampaikan aspirasi, selama dilakukan secara tertib dan tidak anarkis.

“Tidak ada masalah menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara, termasuk demonstrasi. Yang penting semua berjalan tertib dan terkendali,” tuturnya.

Terkait rencana aksi lanjutan mahasiswa, Yani menyarankan agar dialog dengan pemerintah daerah dapat menjadi solusi yang lebih efektif.

“Kalau memang perlu berdialog, nanti kita jadwalkan pertemuan dengan Bupati agar mahasiswa bisa langsung menyampaikan masukan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani seluruh persoalan, karena sebagian merupakan kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Kami punya keterbatasan kewenangan, tetapi gerakan mahasiswa ini bisa membantu menyuarakan aspirasi hingga ke tingkat provinsi dan pusat,” tambahnya.

Menanggapi isu ketimpangan pembangunan, khususnya terkait infrastruktur jalan, Yani membantah adanya prioritas berlebih pada wilayah tertentu seperti Tenggarong.

“Bukan berarti Tenggarong lebih diutamakan. Semua wilayah menjadi perhatian, hanya saja kita menghadapi keterbatasan anggaran, apalagi kondisi keuangan negara saat ini juga tidak sedang baik-baik saja,” terang Yani.

Terakhir Yani menilai aksi mahasiswa ini tentu menjadi sorotan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus dorongan agar pembangunan di Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih merata. (Tan)